Latar Belakang

• Mengidentifikasi kesenjangan dalam kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem keselamatan kerja di sektor-sektor inti ekonomi kelautan, berdasarkan perspektif dan mandat masing-masing kementerian terkait.
• Menggali dan memetakan data kecelakaan kerja, termasuk jumlah korban, dampak ekonomi, dan risiko operasional yang terjadi di sektor pembahasan Ocean Centres: pelayaran dan pelabuhan, perikanan tangkap dan budidaya, serta energi terbarukan lepas pantai.
• Mendalami usulan solusi dan pendekatan kolaboratif dari kementerian terkait dalam upaya memperkuat sistem keselamatan kerja kelautan secara nasional.
• Membangun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan sebagai dasar pembentukan peta jalan kolaborasi lintas kementerian dan lintas sektor untuk memperkuat budaya keselamatan laut yang berkelanjutan.

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

• • Gambaran umum kondisi keselamatan kerja di sektor perikanan tangkap dan budidaya, dengan penekanan pada kelompok nelayan kecil dan pembudidaya, serta tantangan geografis dan sosial yang memengaruhi keselamatan mereka
  • Data dan analisis kecelakaan kerja dan kerugian ekonomi yang relevan, termasuk keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja
  • Peran strategis pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan kerja.
  • Usulan penguatan kolaborasi antar lembaga dan mitra lokal untuk memperluas cakupan program pengembangan SDM yang berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan di sektor kelautan.

B. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

• • Kerangka hukum dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor kelautan.
  • Data dan analisis kecelakaan kerja di sektor-sektor kelautan yang tercatat oleh Kemnaker  (jumlah kejadian, korban, kerugian ekonomis).
  • Kesenjangan regulasi nasional (misalnya belum diakomodasinya sektor kelautan)
  • Rencana pembaruan regulasi dan pengawasan K3 yang lebih adaptif terhadap sektor kelautan, termasuk potensi kerja sama lintas kementerian (seperti dengan KKP dan Kemenhub) dalam memperluas cakupan pengawasan.

C. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

• • Kondisi keselamatan kerja di pelayaran dan pelabuhan, termasuk transportasi laut jarak jauh dan pelabuhan pengumpul.
  • Data dan analisis kecelakaan kapal, insiden pelabuhan, dan dampaknya (jumlah kejadian, korban, kerugian ekonomis).
  • Tantangan infrastruktur pelabuhan dalam memastikan keselamatan operasional.
  • Usulan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pelaporan insiden, dan penerapan just culture di sektor pelayaran.

• Champion Companies
• Member
• Knowledge Partners
• Ally Partners

1. Pemetaan awal kesenjangan kebijakan dan implementasi keselamatan kerja. Setiap kementerian diharapkan mengidentifikasi tantangan regulatif, kelembagaan, maupun operasional yang selama ini menghambat penguatan sistem keselamatan kerja di sektor maritim.
2. Kompilasi data kecelakaan kerja dan kerugian ekonomi versi kementerian masing-masing. Data ini akan menjadi dasar penting untuk melihat tren, pola risiko, serta urgensi perlindungan tenaga kerja di sektor pelayaran, perikanan, pelabuhan, dan energi laut.
3. Inventarisasi usulan solusi dari masing-masing kementerian. Baik berupa rekomendasi kebijakan, perbaikan pengawasan, pembaruan regulasi, maupun potensi kolaborasi antarsektor dalam memperkuat budaya keselamatan laut secara nasional.
4. Dokumentasi hasil diskusi yang bersifat multisektor dan berbasis bukti. Ringkasan workshop akan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan intervensi kebijakan Ocean Centres Indonesia dalam jangka menengah.
5. Penguatan landasan untuk membangun koordinasi dan sinergi lintas kementerian ke depan. Workshop ini diharapkan menjadi awal dari proses koordinatif dan kolaboratif yang lebih berkelanjutan antara para pemangku kepentingan sektor kelautan.